Kelangkaan minyak goreng yang sempat viral dan membuat masyarakat bertanya-tanya pun sepertinya memberikan efek domino yang semakin menarik perhatian. Hal ini sendiri tidak lepas dari terungkapnya kasus kelangkaan minyak goreng yang nyatanya adalah permainan petinggi negeri ini. Padahal minyak goreng adalah salah satu kebutuhan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Terungkapnya kasus mafia minyak goreng yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata pun membuat masyarakat Indonesia sempat kesal. Karena tidak hanya langka saja, tapi harga untuk minyak goreng jadi melambung. Tentu saja, yang terkena imbasnya rakyat kecil dan juga pelaku dari UKM.
Dengan tertangkapnya pelaku kasus mafia minyak goreng ini sepertinya memberikan babak baru terhadap ekspor CPO. Dimana baru–baru ini, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa ekspor CPO dihentikan atau dilarang. Keputusan tersebut tidak hanya mendapatkan perhatian, tapi juga pro dan kontra. Apa saja pro kontra terkait ekspor CPO ini? Simak ulasannya di bawah ini.
Pro Kontra dari Larangan Ekspor CPO Oleh Presiden Jokowi
Sebenarnya langkah yang diambil ini bertujuan agar harga minyak goreng kembali stabil seperti sebelum terjadinya. Tapi, ternyata ada keputusan ini pun menimbulkan pro dan kontra yang jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Apa saja pro dan kontranya? Berikut ini adalah ulasannya:
Menguntungkan Malaysia
Kontra pertama sendiri datang dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa adanya larangan ini sendiri akan menguntungkan Malaysia yang juga menjadi salah satu negara penghasil CPO. Tentu saja pendapatan ini sendiri bukan tanpa alasan, dimana selain menjadi penghasil CPO, Malaysia adalah pesaing Indonesia untuk komoditi yang satu ini.
Tidak hanya itu saja, bahkan ada kemungkinan nantinya negara–negara yang memproduksi selain CPO seperti soybean oil serta sunflower oil pun akan mendapatkan permintaan yang lebih banyak. Sehingga secara sistem politik ekspor memang pelarangan ini sendiri cukup beresiko tinggi.
Kesalahan batubara bisa terulang lagi
Apakah Anda ingat bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah juga mengeluarkan peraturan yang melarang ekspor batubara ke luar negeri. Dimana larangan ini pun hanya berlangsung sebentar saja. Karena banyak sekali negara konsumen yang merasa dirugikan akan keputusan pelarangan ekspor batubara ini.
Walau tujuan yang diinginkan Presiden dapat dimengerti banyak orang untuk membuat kekayaan alam Indonesia tidak banyak dieksploitasi, tapi nyatanya kebutuhan batubara di dunia sendiri masih harus disokong oleh Tanah Air. Protes dari negara yang mengimpor batubara dari Indonesia pun merasa bahwa tindakan ini bisa menimbulkan krisis energi yang semakin parah.
Memberikan efek jera pada industri CPO
Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa industri CPO sendiri merupakan salah satu yang memberikan pendapatan besar terhadap negara. Sehingga para petinggi yang mempunyai perusahaan CPO pun bertindak seenaknya. Salah satu contohnya adalah kasus mafia minyak goreng yang sempat dibahas tadi.
Tentu saja ini menjadi salah satu cara Presiden Joko Widodo kepada pengusaha CPO agar tidak bermain api. Jangan sampai membuat situasi yang sudah sulit in menjadi lebih sulit lagi. Maka daripada itu, ada banyak sekali yang setuju perihal pelarangan ekspor CPO ini agar memberikan efek jera. Termasuk dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Rugikan petani kecil
Tapi, masalah pelarangan ini pun akan membuat petani kecil juga terkena dampaknya. Ada kemungkinan nantinya petani akan sulit menjual hasil kelapa sawit kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan mereka. Padahal konsumsi dalam negeri sendiri untuk CPO tidak sebanyak permintaan dari negara lain.
Maka daripada itu, banyak yang menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali masalah pelarangan ekspor CPO ini. Karena sepertinya imbasnya kepada petani kecil pun akan sangat besar bila pelarangan berlangsung terlalu lama.
Pengaruh terhadap devisa negara
Kembali lagi kepada title bahwa Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan dari sektor ini sendiri sangatlah tinggi untuk negara. Jika pelarangan ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka bisa dipastikan devisa negara juga akan berpengaruh secara signifikan.
Dengan kondisi masih tidak pasti dari terjangan pandemi, maka keputusan ini sendiri dianggap tidak begitu memberikan efek baik untuk membesar kas negara. Maka daripada itulah, banyak yang menyarankan kepada Presiden untuk mengkaji ulang kembali masalah pelarangan ini.
Demikianlah penjelasan akan pro dan kontra yang terjadi setelah Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO. Tentu saja, meski keputusan ini memberikan pro dan kontra, tapi kita harus apresiasi bahwa tindakan ini sendiri diambil sementara waktu agar minyak goreng bisa berada di harga yang stabil. Dengan situasi rakyat yang semakin sulit, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mencari solusi yang tepat.